*Ini bukan persoalan pro atau anti-Amerika. Dari yang saya sendiri pernah alami, bekerja dengan orang Amerika di Indonesia dan merasakan langsung kehidupan masyarakat Amerika walau hanya dalam waktu singkat, mereka berharap kita ini pintar dan memintarkan diri dalam berhadapan bisnis dengan mereka. Benefit yang semestinya bisa kita raih akan menjadi benefit bagi mereka, kalau kita tidak memintarkan diri. Dan itu terhitung fair bagi orang Amerika. Bukan karena mereka curang, tapi kita yang tidak sanggup pintar*/
---
Benarkah Freeport sudah menjadi milik Indonesia sepenuhnya? Jawabannya adalah TIDAK. Karena, walau dengan apa yang disebut sebagai "akuisisi oleh Inalum" kemarin, Freeport McMoran tetap memiliki 48,77% kepemilikan atas perusahaan tersebut. Ini porsi kepemilikan yang masih terhitung sangat besar. Dekat sekali dengan "pembatas" 50% plus satu lembar saham. Batas "tipis" untuk disebut sebagai pemegang saham mayoritas.
Namun, dapat pula pertanyaan di atas saya sebut "salah tanya". Mengapa? Tambang tembaga (dan emas) yang selama ini dikelola PT Freeport Indonesia (PTFI) sedari awal adalah milik Indonesia. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., (kode bursa: "FCX"), perusahaan tambang dari Delaware, Amerika Serikat, adalah Operator yang diKONTRAK Pemerintah Indonesia untuk mengusahakan tambang.
Kenapa bisa menjadi multi-makna seperti itu? Di sinilah "pintar dan memintarkan diri" dari kita sebagai BANGSA itu diperlukan.
Di bawah Contract of Work (yang dibahasaindonesiakan menjadi "Kontrak Karya") tertanggal 30 Desember 1991, Pemerintah Republik Indonesia bersepakat dengan PTFI untuk mengusahakan tambang-tambang di Irian Jaya (sekarang Papua). Mengapa saya sebut "tambang-tambang"? Karena sebelumnya, FCX telah mengusahakan tambang pada sebuah lokasi kecil, dengan memegang Kontrak Karya tahun 1967 dengan mendirikan perusahaan Freeport Indonesia, incorporated (alias: "anak usaha" FCX). Ketika di tengah masa Kontrak yang pertama ini FCX menemukan deposit baru dalam jumlah jauh lebih besar di luar lokasi yang dikonsesikan padanya, FCX buru-buru minta payung hukum untuk mengusahakan lokasi baru itu.
Presiden RI ketika itu, Soeharto, bukan orang bodoh. Pak Harto menaikkan BENEFIT yang bisa diterima Indonesia dari yang sudah diterima sebelumnya. Dari Kontrak Karya 1967 (yang semestinya berlaku hingga 1997) pihak Indonesia hanya memperoleh 5% hasil, itu pun dalam kerangka formal yang sudah pasti berlaku, yaitu pajak penjualan. Saya tidak ingin menyalahkan Pak Harto atas persentase yang sangat kecil ini. Mengingat, saat itu Indonesia belum punya pengalaman pengusahaan tambang sejenis, dan yang terpenting: dia sedang mengawali pembangunan Negara ini, memperkenalkan sistem perekonomian baru, mencoba menghapus "memori" komunisme yang sempat diintrodusir pendahulunya.
Seiring waktu dalam perjalanan Kontrak, Pak Harto makin menyadari porsi penerimaan Indonesia harus naik. Dan dengan strateginya, pada tahun 1973 melalui "peninjauan kembali" Kontrak Karya 1967, pihak Indonesia akhirnya memiliki bagian kepemilikan atas perusahaan Freeport Indonesia sebesar 8,5% plus royalti 1%. Itu GRATIS. Murni hanya dengan "pintar dan memintarkan" diri a la Presiden Soeharto. Pak Harto dengan cerdik memanfaatkan situasi. Jepang (pembeli bijih tembaga Freeport) menekan Freeport dengan meminta potongan harga harga. Pak Harto menekan Jepang dengan memainkan politik minyak (Jepang tergantung pada impor minyak bumi dari Indonesia). Ekspor minyak kita ke Jepang dia batasi. Jepang takluk. FCX memberi saham dan royalti pada Indonesia.
Ketika FCX meminta payung hukum baru, yang mana akan memasukkan lokasi baru untuk ditambang, Pak Harto bermanuver lagi dengan hasil naiknya lagi BENEFIT bagi pihak Indonesia. Selain porsi kepemilikan untuk pihak Indonesia (saham), FCX dipersyaratkan membayar berbagai hal: pajak tetap atas lahan yang dikonsesikan, royalti (dengan skema perhitungan baru yang lebih menguntungkan dibanding sebelumnya), pajak penghasilan pekerjanya, pajak pertambahan nilai dari barang yang dijual dan dibeli dalam lingkup perusahaan, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan dan kapal, dan berbagai biaya layanan yang diperoleh dalam menjalankan operasi tambang. Jika sewaktu-waktu, karena sesuatu dan lain hal, FCX memilih menghentikan operasinya, semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan untuk layanan publik seperti jalan raya, sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, beserta segala perlengkapannya secara otomatis menjadi milik Pemerintah tanpa kompensasi sepeser pun!
Ada lagi "pukulan telak" dari Pak Harto. FCX diwajibkan MELEPAS sejumlah saham kepada pihak Indonesia(!). Secara bertahap sesegera mungkin sampai 10 tahun pertama sejak KK 1991 ditandatangani, lalu wajib melepas lagi untuk periode pasca-10 tahun, dan sampai total 51% saham PTFI dimiliki oleh pihak Indonesia tidak lebih dari jangka 20 tahun terhitung sejak KK itu ditandatangani!
FCX tidak berkutik pada syarat yang diajukan Pak Harto. Mau bukti? KK 1967 yang semestinya berlaku hingga 1997, di mana FCX hadir dalam bentuk Freeport Indonesia, inc., secara hukum "kelar" tahun 1991. KK "baru" yang memuat persyaratan-persyaratan dari Pak Harto muncul. Kontrak ditandatangani tanggal 30 Desember 1991 antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia Company. Ini yang kita kenal sebagai PTFI sekarang. Lho, mana Freeport Indonesia, inc.??? KELAR. Hanya 4 hari sebelumnya, satu hari setelah Hari Natal, atau tepatnya tanggal 26 Desember, telah lahir sebuah perusahaan baru di sebuah kantor Notaris, dengan nomor akta 102, yang dalam 1 hari saja walau belum masuk periode online SISMINBAKHUM, langsung mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI dengan nomor C2-8171.HT.01.01.TH.91. Itulah PTFI, "kendaraan" baru yang wajib digunakan FCX dengan Indonesia sebagai "penumpang" di dalamnya.
Siapa pemilik saham PTFI? FCX dan......Pemerintah Indonesia.
Dan mulailah pihak swasta Indonesia masuk ke dalam kepemilikan saham. PT Indocopper Investama Corporation, salah satu swasta nasional masuk membeli 9,36% saham PTFI. Tetapi, sekali lagi, "pintar dan memintarkan diri" berperan besar. Setelah FCX melepas saham untuk pertama kali itu, yang berarti ia memenuhi persyaratan KK, setahun kemudian FCX justru masuk MEMBELI 49% kepemilikan perusahaan Indocopper (!)..... hahahaa... pintar? Ya, sangat! Tidak ada larangan bagi FCX membeli saham Indocopper!
Pak Harto merespon permainan FCX dengan mengeluarkan PP 20/1994 tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batubara. Dibungkus dengan upaya menarik investasi asing ke Indonesia, Pak Harto sekalian membolehkan perusahaan asing memiliki saham hingga 100% dalam usaha mineral dan batubara di Indonesia. Bahasa sederhananya: ya, sudah... kepalang bablas aja... Tetapi harap diingat: walau FCX dengan berbagai cara memburu sisa saham Indocopper (sampai akhirnya berhasil menguasainya tahun 1997, yang berarti menjadi pengendali saham PTFI yang dimiliki Indocopper), FCX tetap terikat pada klausul divestasi yang tercantum pada KK 1991.
Semestinya, terhitung sejak 2011 atau 20 tahun sejak KK 1991 ditandatangani, 51% kepemilikan atas PTFI sudah harus berada pada pihak Indonesia (baik Pemerintah, Swasta Nasional, maupun perorangan) sesuai amanat Pasal 24 ayat 2. Tidak ada pengecualian dan tidak bisa tidak, divestasi semestinya sudah selesai tahun 2011 atau 7 tahun lalu. Di situ jelas diamanatkan: lepas saham melalui lantai bursa, atau dengan cara lain, ke pihak Indonesia. So, apa maknanya sekarang? Sederhana: FCX telah wanprestasi Kontrak!
Itulah mengapa saya menangkap kesan, dalam soal kepemilikan PTFI secara total oleh pihak kita, banyak orang kita yang memilih "tidak pintar" dan "tidak mau memintarkan diri". Mereka mengulang-ulang pernyataan (maaf) "bodoh" bahwa dalam KK ada Pasal/Ayat yang menyatakan bahwa pihak Indonesia wajib memperpanjang Kontrak karena kalau tidak, kita berpotensi kena gugatan hukum dan tidak ada jaminan kita akan menang. Whattt???
Sebelum sampai Pengadilan atau Arbitrase, lambai-lambaikan dulu berkas KK ke pihak FCX... Sudahkah kewajiban anda sebagai bagian dari PTFI anda jalankan sesuai Kontrak? Ini sekarang tahun berapa? Berapa tahun sudah lewat dari tahun 2011???
Untuk pernyatan yang saya bilang (maaf) "bodoh" di atas, itu pun dengan mudah bisa dijawab. Mari cermati Pasal 31 Ayat 2 KK 1991. Saya mengambil teks versi Bahasa Inggris karena dalam Kontrak dinyatakan versi Bahasa Inggris-lah teks resminya dan pemaknaan dalam Bahasa Inggris diperlakukan lebih kuat dibanding pemaknaan dalam Bahasa Indonesia.
Pasal 31 Ayat 2 berbunyi:
Subject to the provisions herein contained, this Agreement shall have an initial term of 30 years from the date of the signing of this Agreement; provided that the Company shall be entitled to apply for two successive ten year extensions of such term, subject to Government approval. The Government will not unreasonably withhold or delay such approval. Such application by the Company may be made at any time during the term of this Agreement, including any prior extension.
Teks di atas secara harfiah menyatakan: "PTFI berhak mengajukan perpanjangan 2 kali, secara berturut-turut, masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun, tunduk atau tergantung pada persetujuan Pemerintah RI". Nah, "tidak pintar" dan "tidak mau pintarnya" pihak yang mewakili kita sebagai Bangsa, dalam hal ini rezim yang sedang berkuasa, anak kalimat "subject to Government approval" ini tidak dimanfaatkan sebagai kekuatan negosiasi kita.
Silahkan PTFI mengajukan perpanjangan Kontrak, tidak ada larangan. Walau pun secara kasat mata PTFI telah wanprestasi dalam kewajiban divestasi, SILAHKAN AJUKAN PERPANJANGAN. Itu dijamin Kontrak yang sedang berlaku. Perkara DISETUJUI atau TIDAK, itu HAK Pemerintah RI sebagaimana juga dijamin oleh Kontrak yang sedang berlaku itu.
Yang justru tersiar di media, pihak yang mewakili Indonesia malah menebar ketakutan bagi diri sendiri: " The Government will not unreasonably withhold or delay such approval". Kita, kata mereka "enggak boleh -tanpa alasan yang jelas- menolak memberikan atau menunda persetujuan". Dengan alasan berupa wanprestasi divestasi, dan ada juga pelanggaran lingkungan (kena denda 460 milyar!), itu cukup sebagai alasan yang jelas (reasonably) bagi Pemerintah Indonesia untuk MENOLAK pengajuan perpanjangan. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti menebar rasa takut?
Kalau toh kita diseret PTFI ke badan arbitrase internasional, so what? Apakah biaya menghadapi arbitrase itu akan sampai 4 Milyar Dollar, sebagaimana utang yang kini sudah ditarik PT Inalum untuk membeli sebagian saham PTFI? Terlalu jauh jumlah itu. Atau, "ketakutan" kita menghadapi Arbitrase sebenarnya bukan karena nyali tidak cukup, tapi duit kagak ada??? Hahahahaa... memalukan...
Katakanlah kita kalah, terus, apakah dengan demikian kita kehilangan PTFI secara sebagian atau sampai keseluruhan? Lho, tidak, kan? Berarti kita hanya memberi perpanjangan saja sebagaimana diminta, namun divestasi saham FCX pada PTFI tetap harus mereka jalankan, bukan? Coba anda sekalian bayangkan: Pemerintah Indonesia semisal kalah di Arbitrase, PTFI berhak mendapat perpanjangan, lalu besoknya pihak kita ketiban 51% saham (karena demi hukum pula FCX wajib melepas saham yang mereka pegang di PTFI hingga 51%, dan waktunya telah jatuh tempo), nah, kita ruginya di mana??? Tidak ada ruginya. Paling juga hanya bayar jasa Arbitrator? Berapa juta dollar, sih? Nggak mungkin sampai milyar, kan?
Mengatakan bahwa barulah pada era Jokowi Indonesia bisa menguasai 51% saham PTFI adalah klaim semu. Saya katakan lagi (maaf): Pembodoh-bodohan. Duit yang dipakai membeli saham itu ternyata DANA OBLIGASI (baca: UTANG), versi Obligasi Global pula. Duhhh... itu berarti Dana Asing lagi.
Untuk hal sepenting Divestasi ini, bahkan KK 1991 sendiri memberi judul sangat terhormat bagi pihak Indonesia: PROMOTION OF NATIONAL INTEREST (Pasal 24). Promosi Kepentingan Nasional. Pak Harto mengikat FCX agar dengan bagaimana pun cara FCX mendivestasi sahamnya di PTFI, ujung-ujungnya haruslah entitas orang atau perusahaan dari Indonesia yang memperoleh saham itu (the Company will offer for sale or cause to be offered for sale shares of the capital stock of the Company in furtherance of the policy of Indonesia to encourage ownership in Indonesian companies by Indonesian Nationals). Jalur penyalurannya diperketat oleh Pak Harto dengan mewajibkan PTFI menawarkan via pasar modal Indonesia (Bursa Efek Jakarta, sekarang Bursa Efek Indonesia). Apa makna langsungnya? Saham akan diperdagangkan dalam mata uang Rupiah (!). Kalau toh tidak atau belum melalui pasar modal, pokoknya arah kepemilikan saham divestasi itu adalah ke warga negara Indonesia (Indonesian Nationals). Makna besarnya adalah: Divestasi harus terjadi dengan cara saham divestasi itu beralih kepemilikan karena memang yang beli MAMPU beli. Pembeli tidak ada kewajiban UTANG, apalagi UTANG LUAR NEGERI dalam denominasi valuta asing.
Kenyataan bahwa Inalum membeli saham divestasi dengan cara menjual Obligasi Global sesungguhnya justru berpotensi violate (melanggar) ketentuan Pasal 24 di atas. Promosi Kepentingan Nasional macam bagaimana kalau cara mendapatkan dana-nya tidak ada dalam suratan Kontrak Karya? Apa lagi, beban Obligasi Inalum dengan sendirinya meningkat pesat dalam sesaat, bukankah itu malah menempatkan Inalum sendiri pada posisi "rentan" dan mengancam kepentingan nasional Indonesia?
Kalau saja DANA yang digunakan untuk membeli saham PTFI itu adalah DANA kita sendiri, minimal nabung dari dividen-dividen BUMN kita sendiri, itu baru RIIL dan saya pasti angkat jempol. Atau, kita rencanakan dengan proses legislasi anggaran di DPR, bahwa tiap tahun dari 2000-an Trilyun Rupiah APBN kita, kita "sisihkan" 10T tiap tahun sebagai "cicilan untuk beli saham PTFI". Sepuluh dari 2000 itu hanya 0,5%. Relatif sangat sedikit. Dalam 1 periode jabatan Kepresidenan saja, selesai itu barang. Atau, pintaran dikit, tiap akhir tahun anggaran, kumpulin "sumbangan" dari SiLPA berbagai daerah. Daerah yang realisasi penerimaan daerahnya lebih besar dari realisasi pengeluaran, kumpul ke pusat sebagai tabungan beli saham PTFI. Bisa juga "sumbangan" SILPA. Daerah yang "malas" membelanjakan anggaran dan sampai akhir Desember nggak belanja-belanja juga, tarik jadikan dana tabungan beli saham PTFI. Boleh pintar, kan?
Pembelian saham PTFI oleh Inalum itu adalah tindakan akal-akalan, bukan tindakan "pintar". Pintar dengan akal-akalan adalah 2 hal yang berbeda. Modalnya hanyalah bahwa Inalum itu Indonesian Nationals' entity. Itu tok. Bukan karena Inalum mampu secara pendanaan sendiri, sebagaimana disiratkan dalam KK PTFI.
Cara pembelian a la Inalum ini pun bukan saja menyisakan, tapi malah membuatkan lubang yang sangat sangat besar bagi FCX untuk mendorong kuda troya masuk ke arena. Dengan cara cerdik tingkat dasar saja FCX berhasil menguasai kendali atas saham yang telah dilepasnya di Indocopper. Itu DALAM NEGERI kita, lho ya. Anda bayangkan Inalum mencari dana melalui instrumen obligasi global, obligasi yang diperjualbelikan di berbagai negara di luar negeri, bukan di dalam negerimu sendiri... Hehehehe... Saya sangat berharap, sangat berharap: semoga kali ini FCX tidak "lebih pintar" dari Inalum....
Dalam diskusi dengan beberapa kawan yang "pro" pembelian saham a la Inalum ini, kepada saya disajikan angka-angka. Bahwasanya dengan harga segini harganya menguntungkan bagi kita, bahwa PTFI punya profit sampai 28 milyar dollar, sedangkan "beli" sahamnya sampai kepemilikan kita bisa sampai 51% "hanya" 4 milyar. Bahwa ada net profit yang bakal kita terima sampai 1 milyar dollar per tahun, artinya dalam 4 tahun saja terhitung bisa "lunas" itu obligasi. Setelah 4 tahun, kita katanya akan menerima duit gede selama 50 tahun. Bahwa setelah 2021, kalau KK itu tidak diperpanjang, maka kita yang bakalan rugi.
He he he he he heee... Saya bilang ngapain masuk ke bahasan "hitung-hitungan" kayak gitu?Masuk ke dalam tabuhan irama FCX kalo gitu mah. Mari kita berpintar-pintar ria dengan mampu memilah 2 hal mendasar namun berbeda tapi berkait soal PTFI. Soal pertama adalah "Divestasi". Soal kedua adalah "Masa Kontrak Karya".
Divestasi adalah KEWAJIBAN pihak FCX agar dalam jangka waktu yang ditetapkan kepemilikan pihak Indonesia atas PTFI menjadi Mayoritas. Oleh karenanya, bahkan sebelum masa KK berakhir, pihak Indonesia sudah menjadi Pengendali atas PTFI. Sesaat setelah KK ditandatangani 30 Desember 1991, kita sebagai pihak Indonesia adalah juga pemilik PTFI bersama-sama dengan FCX. Hanya saja komposisi kepemilikan masih dominan FCX, dan seiring waktu -yang telah digariskan dalam KK- dominasi kepemilikan akan berubah, dengan hasil akhir pihak Indonesia lebih dominan, dan otomatis menjadi Pengendali Perusahaan.
Perkara hingga lewat batas waktu yang ditetapkan dalam KK (yaitu tahun 2011) saham FCX tetap dominan itu berarti pengingkaran KK. FCX terikat aturan agar dengan skema yang disediakan (baik lewat pasar saham maupun bukan) per tahun 2011 dominasi kepemilikan sudah harus beralih ke pihak Indonesia. Harap diketahui, pihak Indonesia di sini tidak terbatas pada Pemerintah Indonesia, tetapi mencakup Swasta Nasional, Perusahaan apa pun yang ada dalam kendali orang Indonesia, dan-atau Perorangan.
Indikasi bahwa FCX tidak beritikad baik mewujudkan kepemilikan mayoritas pihak Indonesia adalah: FCX membeli saham perusahaan Indonesia yang sebelumnya sudah mengambil sekian persen saham PTFI. Indikasi lain yang lebih jelas: FCX sebagai pengendali mayoritas PTFI sampai lewat batas waktu 2011 tidak mendaftarkan PTFI ke pasar saham Indonesia. Dengan kata lain: tidak membuka kesempatan sahamnya terdivestasi.
Sekarang soal Masa Kontrak Karya. Terlepas dari belum terwujudnya Divestasi 51% melewati batas waktu, KK PTFI akan berakhir 30 tahun terhitung sejak tahun 1991. Itu berarti tahun 2021 mendatang. Dengan wanprestasi Divestasi 51%, Pemerintah Indonesia memiliki alasan yang kuat untuk memilih TIDAK memberi perpanjangan KK. Belum soal pelanggaran lingkungan.
Beratkah konsekuensi yang kita pikul apabila memilih tidak memperpanjang KK? Tidak ada konsekuensi semacam denda finansial. Pemerintah RI malah mendapat hak pertama untuk MEMBELI semua peralatan/properti PTFI. Kalau Pemerintah tidak berminat, maka menjadi urusan PTFI sendiri. Malah, sebagaimana sudah saya jelaskan jauh di atas, fasilitas-fasilitas publik seperti jalan, rumah sakit, sekolah termasuk peralatan di dalamnya dialihkan menjadi milik Pemerintah tanpa biaya sepeser pun.
Sekarang, anda dapat melihat apa saja skenario yang mungkin terjadi, yang mana tidak perlu pihak kita mengeluarkan dana sepeser pun untuk menjadi pemilik saham mayoritas di PTFI.
1. Menunggu masa KK berakhir di tahun 2021. Apabila PTFI mengajukan proposal perpanjangan, dengan fakta wanprestasinya, Pemerintah RI punya alasan yang kuat menahan/menunda keputusan, dan pada waktunya mengeluarkan keputusan bahwa KK tidak diperpanjang, kecuali: FCX bersedia hanya memiliki porsi kepemilikan yang tidak melebihi 50%, bahkan bisa saja hanya kita tawarkan sebesar 40%. Why not? Dalam skenario ini pihak Indonesia tidak mengeluarkan sepeser pun uang untuk memiliki saham mayoritas. Sebaliknya, FCX harus membeli saham yang akan menjadi bagian kepemilikan mereka atas PTFI. Ini adalah skenario terbaik bagi pihak Indonesia.
2. Sama dengan di atas, kecuali bahwa FCX tidak perlu membayar sepeser pun atas saham yang akan menjadi bagian kepemilikan mereka atas PTFI. Ini adalah skenario damai.
3. FCX tidak mengajukan Perpanjangan, KK berakhir alamiah. PTFI sebagai "enterprise" bubar. FCX tidak lagi memiliki hak menambang mineral di bekas area KK. Indonesia buka kesempatan bagi operator baru dari luar negeri, dengan skema kepemilikan yang lebih menguntungkan bagi Indonesia.
Dari 3 skenario di atas, yang paling mungkin adalah skenario nomor 2. Mengapa? Karena FCX sudah tahu dan sudah mengukur keberadaan cadangan-terbukti di area KK yang selama setengah abad ini mereka kelola melalui PTFI dan pendahulunya Freeport Indonesia, inc. Adalah sangat rugi bagi FCX jika harus melakukan lagi survey umum, eksplorasi, konstruksi di tempat baru yang belum tahu juga di mana tempatnya, ketimbang sisa melakukan eksploitasi dari perut bumi Papua yang sudah terbukti cadangannya.
Kenyataan bahwa pihak Indonesia malah nyetor 4 milyar dollar untuk mendapatkan hingga total 51,23% porsi saham, yang sebenarnya bisa didapatkan tanpa sepeser duit pun, adalah kemenangan ganda bagi FCX. Mereka mendapat dana segar dan perpanjangan KK yang sangat mereka dambakan.
FCX telah menunjukkan kepada kita bagaimana "pintar" dan "mau pintar".... kitanya saja yang memilih untuk bodoh. Padahal, tanpa terbebani kewajiban membayar bunga obligasi dan pokoknya pada saat jatuh tempo, semestinya sajian indah bahwa kita akan menerima duit gede seterusnya selama 50 tahun dapat saja terwujud. Lebih besar dan lebih lama, malah. Lebih enak
by Canny Watae
Read more »
0
comments
---
Benarkah Freeport sudah menjadi milik Indonesia sepenuhnya? Jawabannya adalah TIDAK. Karena, walau dengan apa yang disebut sebagai "akuisisi oleh Inalum" kemarin, Freeport McMoran tetap memiliki 48,77% kepemilikan atas perusahaan tersebut. Ini porsi kepemilikan yang masih terhitung sangat besar. Dekat sekali dengan "pembatas" 50% plus satu lembar saham. Batas "tipis" untuk disebut sebagai pemegang saham mayoritas.
Namun, dapat pula pertanyaan di atas saya sebut "salah tanya". Mengapa? Tambang tembaga (dan emas) yang selama ini dikelola PT Freeport Indonesia (PTFI) sedari awal adalah milik Indonesia. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., (kode bursa: "FCX"), perusahaan tambang dari Delaware, Amerika Serikat, adalah Operator yang diKONTRAK Pemerintah Indonesia untuk mengusahakan tambang.
Kenapa bisa menjadi multi-makna seperti itu? Di sinilah "pintar dan memintarkan diri" dari kita sebagai BANGSA itu diperlukan.
Di bawah Contract of Work (yang dibahasaindonesiakan menjadi "Kontrak Karya") tertanggal 30 Desember 1991, Pemerintah Republik Indonesia bersepakat dengan PTFI untuk mengusahakan tambang-tambang di Irian Jaya (sekarang Papua). Mengapa saya sebut "tambang-tambang"? Karena sebelumnya, FCX telah mengusahakan tambang pada sebuah lokasi kecil, dengan memegang Kontrak Karya tahun 1967 dengan mendirikan perusahaan Freeport Indonesia, incorporated (alias: "anak usaha" FCX). Ketika di tengah masa Kontrak yang pertama ini FCX menemukan deposit baru dalam jumlah jauh lebih besar di luar lokasi yang dikonsesikan padanya, FCX buru-buru minta payung hukum untuk mengusahakan lokasi baru itu.
Presiden RI ketika itu, Soeharto, bukan orang bodoh. Pak Harto menaikkan BENEFIT yang bisa diterima Indonesia dari yang sudah diterima sebelumnya. Dari Kontrak Karya 1967 (yang semestinya berlaku hingga 1997) pihak Indonesia hanya memperoleh 5% hasil, itu pun dalam kerangka formal yang sudah pasti berlaku, yaitu pajak penjualan. Saya tidak ingin menyalahkan Pak Harto atas persentase yang sangat kecil ini. Mengingat, saat itu Indonesia belum punya pengalaman pengusahaan tambang sejenis, dan yang terpenting: dia sedang mengawali pembangunan Negara ini, memperkenalkan sistem perekonomian baru, mencoba menghapus "memori" komunisme yang sempat diintrodusir pendahulunya.
Seiring waktu dalam perjalanan Kontrak, Pak Harto makin menyadari porsi penerimaan Indonesia harus naik. Dan dengan strateginya, pada tahun 1973 melalui "peninjauan kembali" Kontrak Karya 1967, pihak Indonesia akhirnya memiliki bagian kepemilikan atas perusahaan Freeport Indonesia sebesar 8,5% plus royalti 1%. Itu GRATIS. Murni hanya dengan "pintar dan memintarkan" diri a la Presiden Soeharto. Pak Harto dengan cerdik memanfaatkan situasi. Jepang (pembeli bijih tembaga Freeport) menekan Freeport dengan meminta potongan harga harga. Pak Harto menekan Jepang dengan memainkan politik minyak (Jepang tergantung pada impor minyak bumi dari Indonesia). Ekspor minyak kita ke Jepang dia batasi. Jepang takluk. FCX memberi saham dan royalti pada Indonesia.
Ketika FCX meminta payung hukum baru, yang mana akan memasukkan lokasi baru untuk ditambang, Pak Harto bermanuver lagi dengan hasil naiknya lagi BENEFIT bagi pihak Indonesia. Selain porsi kepemilikan untuk pihak Indonesia (saham), FCX dipersyaratkan membayar berbagai hal: pajak tetap atas lahan yang dikonsesikan, royalti (dengan skema perhitungan baru yang lebih menguntungkan dibanding sebelumnya), pajak penghasilan pekerjanya, pajak pertambahan nilai dari barang yang dijual dan dibeli dalam lingkup perusahaan, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan dan kapal, dan berbagai biaya layanan yang diperoleh dalam menjalankan operasi tambang. Jika sewaktu-waktu, karena sesuatu dan lain hal, FCX memilih menghentikan operasinya, semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak yang digunakan untuk layanan publik seperti jalan raya, sekolah-sekolah, rumah-rumah sakit, beserta segala perlengkapannya secara otomatis menjadi milik Pemerintah tanpa kompensasi sepeser pun!
Ada lagi "pukulan telak" dari Pak Harto. FCX diwajibkan MELEPAS sejumlah saham kepada pihak Indonesia(!). Secara bertahap sesegera mungkin sampai 10 tahun pertama sejak KK 1991 ditandatangani, lalu wajib melepas lagi untuk periode pasca-10 tahun, dan sampai total 51% saham PTFI dimiliki oleh pihak Indonesia tidak lebih dari jangka 20 tahun terhitung sejak KK itu ditandatangani!
FCX tidak berkutik pada syarat yang diajukan Pak Harto. Mau bukti? KK 1967 yang semestinya berlaku hingga 1997, di mana FCX hadir dalam bentuk Freeport Indonesia, inc., secara hukum "kelar" tahun 1991. KK "baru" yang memuat persyaratan-persyaratan dari Pak Harto muncul. Kontrak ditandatangani tanggal 30 Desember 1991 antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia Company. Ini yang kita kenal sebagai PTFI sekarang. Lho, mana Freeport Indonesia, inc.??? KELAR. Hanya 4 hari sebelumnya, satu hari setelah Hari Natal, atau tepatnya tanggal 26 Desember, telah lahir sebuah perusahaan baru di sebuah kantor Notaris, dengan nomor akta 102, yang dalam 1 hari saja walau belum masuk periode online SISMINBAKHUM, langsung mendapat pengesahan Menteri Kehakiman RI dengan nomor C2-8171.HT.01.01.TH.91. Itulah PTFI, "kendaraan" baru yang wajib digunakan FCX dengan Indonesia sebagai "penumpang" di dalamnya.
Siapa pemilik saham PTFI? FCX dan......Pemerintah Indonesia.
Dan mulailah pihak swasta Indonesia masuk ke dalam kepemilikan saham. PT Indocopper Investama Corporation, salah satu swasta nasional masuk membeli 9,36% saham PTFI. Tetapi, sekali lagi, "pintar dan memintarkan diri" berperan besar. Setelah FCX melepas saham untuk pertama kali itu, yang berarti ia memenuhi persyaratan KK, setahun kemudian FCX justru masuk MEMBELI 49% kepemilikan perusahaan Indocopper (!)..... hahahaa... pintar? Ya, sangat! Tidak ada larangan bagi FCX membeli saham Indocopper!
Pak Harto merespon permainan FCX dengan mengeluarkan PP 20/1994 tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batubara. Dibungkus dengan upaya menarik investasi asing ke Indonesia, Pak Harto sekalian membolehkan perusahaan asing memiliki saham hingga 100% dalam usaha mineral dan batubara di Indonesia. Bahasa sederhananya: ya, sudah... kepalang bablas aja... Tetapi harap diingat: walau FCX dengan berbagai cara memburu sisa saham Indocopper (sampai akhirnya berhasil menguasainya tahun 1997, yang berarti menjadi pengendali saham PTFI yang dimiliki Indocopper), FCX tetap terikat pada klausul divestasi yang tercantum pada KK 1991.
Semestinya, terhitung sejak 2011 atau 20 tahun sejak KK 1991 ditandatangani, 51% kepemilikan atas PTFI sudah harus berada pada pihak Indonesia (baik Pemerintah, Swasta Nasional, maupun perorangan) sesuai amanat Pasal 24 ayat 2. Tidak ada pengecualian dan tidak bisa tidak, divestasi semestinya sudah selesai tahun 2011 atau 7 tahun lalu. Di situ jelas diamanatkan: lepas saham melalui lantai bursa, atau dengan cara lain, ke pihak Indonesia. So, apa maknanya sekarang? Sederhana: FCX telah wanprestasi Kontrak!
Itulah mengapa saya menangkap kesan, dalam soal kepemilikan PTFI secara total oleh pihak kita, banyak orang kita yang memilih "tidak pintar" dan "tidak mau memintarkan diri". Mereka mengulang-ulang pernyataan (maaf) "bodoh" bahwa dalam KK ada Pasal/Ayat yang menyatakan bahwa pihak Indonesia wajib memperpanjang Kontrak karena kalau tidak, kita berpotensi kena gugatan hukum dan tidak ada jaminan kita akan menang. Whattt???
Sebelum sampai Pengadilan atau Arbitrase, lambai-lambaikan dulu berkas KK ke pihak FCX... Sudahkah kewajiban anda sebagai bagian dari PTFI anda jalankan sesuai Kontrak? Ini sekarang tahun berapa? Berapa tahun sudah lewat dari tahun 2011???
Untuk pernyatan yang saya bilang (maaf) "bodoh" di atas, itu pun dengan mudah bisa dijawab. Mari cermati Pasal 31 Ayat 2 KK 1991. Saya mengambil teks versi Bahasa Inggris karena dalam Kontrak dinyatakan versi Bahasa Inggris-lah teks resminya dan pemaknaan dalam Bahasa Inggris diperlakukan lebih kuat dibanding pemaknaan dalam Bahasa Indonesia.
Pasal 31 Ayat 2 berbunyi:
Subject to the provisions herein contained, this Agreement shall have an initial term of 30 years from the date of the signing of this Agreement; provided that the Company shall be entitled to apply for two successive ten year extensions of such term, subject to Government approval. The Government will not unreasonably withhold or delay such approval. Such application by the Company may be made at any time during the term of this Agreement, including any prior extension.
Teks di atas secara harfiah menyatakan: "PTFI berhak mengajukan perpanjangan 2 kali, secara berturut-turut, masing-masing untuk jangka waktu 10 tahun, tunduk atau tergantung pada persetujuan Pemerintah RI". Nah, "tidak pintar" dan "tidak mau pintarnya" pihak yang mewakili kita sebagai Bangsa, dalam hal ini rezim yang sedang berkuasa, anak kalimat "subject to Government approval" ini tidak dimanfaatkan sebagai kekuatan negosiasi kita.
Silahkan PTFI mengajukan perpanjangan Kontrak, tidak ada larangan. Walau pun secara kasat mata PTFI telah wanprestasi dalam kewajiban divestasi, SILAHKAN AJUKAN PERPANJANGAN. Itu dijamin Kontrak yang sedang berlaku. Perkara DISETUJUI atau TIDAK, itu HAK Pemerintah RI sebagaimana juga dijamin oleh Kontrak yang sedang berlaku itu.
Yang justru tersiar di media, pihak yang mewakili Indonesia malah menebar ketakutan bagi diri sendiri: " The Government will not unreasonably withhold or delay such approval". Kita, kata mereka "enggak boleh -tanpa alasan yang jelas- menolak memberikan atau menunda persetujuan". Dengan alasan berupa wanprestasi divestasi, dan ada juga pelanggaran lingkungan (kena denda 460 milyar!), itu cukup sebagai alasan yang jelas (reasonably) bagi Pemerintah Indonesia untuk MENOLAK pengajuan perpanjangan. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti menebar rasa takut?
Kalau toh kita diseret PTFI ke badan arbitrase internasional, so what? Apakah biaya menghadapi arbitrase itu akan sampai 4 Milyar Dollar, sebagaimana utang yang kini sudah ditarik PT Inalum untuk membeli sebagian saham PTFI? Terlalu jauh jumlah itu. Atau, "ketakutan" kita menghadapi Arbitrase sebenarnya bukan karena nyali tidak cukup, tapi duit kagak ada??? Hahahahaa... memalukan...
Katakanlah kita kalah, terus, apakah dengan demikian kita kehilangan PTFI secara sebagian atau sampai keseluruhan? Lho, tidak, kan? Berarti kita hanya memberi perpanjangan saja sebagaimana diminta, namun divestasi saham FCX pada PTFI tetap harus mereka jalankan, bukan? Coba anda sekalian bayangkan: Pemerintah Indonesia semisal kalah di Arbitrase, PTFI berhak mendapat perpanjangan, lalu besoknya pihak kita ketiban 51% saham (karena demi hukum pula FCX wajib melepas saham yang mereka pegang di PTFI hingga 51%, dan waktunya telah jatuh tempo), nah, kita ruginya di mana??? Tidak ada ruginya. Paling juga hanya bayar jasa Arbitrator? Berapa juta dollar, sih? Nggak mungkin sampai milyar, kan?
Mengatakan bahwa barulah pada era Jokowi Indonesia bisa menguasai 51% saham PTFI adalah klaim semu. Saya katakan lagi (maaf): Pembodoh-bodohan. Duit yang dipakai membeli saham itu ternyata DANA OBLIGASI (baca: UTANG), versi Obligasi Global pula. Duhhh... itu berarti Dana Asing lagi.
Untuk hal sepenting Divestasi ini, bahkan KK 1991 sendiri memberi judul sangat terhormat bagi pihak Indonesia: PROMOTION OF NATIONAL INTEREST (Pasal 24). Promosi Kepentingan Nasional. Pak Harto mengikat FCX agar dengan bagaimana pun cara FCX mendivestasi sahamnya di PTFI, ujung-ujungnya haruslah entitas orang atau perusahaan dari Indonesia yang memperoleh saham itu (the Company will offer for sale or cause to be offered for sale shares of the capital stock of the Company in furtherance of the policy of Indonesia to encourage ownership in Indonesian companies by Indonesian Nationals). Jalur penyalurannya diperketat oleh Pak Harto dengan mewajibkan PTFI menawarkan via pasar modal Indonesia (Bursa Efek Jakarta, sekarang Bursa Efek Indonesia). Apa makna langsungnya? Saham akan diperdagangkan dalam mata uang Rupiah (!). Kalau toh tidak atau belum melalui pasar modal, pokoknya arah kepemilikan saham divestasi itu adalah ke warga negara Indonesia (Indonesian Nationals). Makna besarnya adalah: Divestasi harus terjadi dengan cara saham divestasi itu beralih kepemilikan karena memang yang beli MAMPU beli. Pembeli tidak ada kewajiban UTANG, apalagi UTANG LUAR NEGERI dalam denominasi valuta asing.
Kenyataan bahwa Inalum membeli saham divestasi dengan cara menjual Obligasi Global sesungguhnya justru berpotensi violate (melanggar) ketentuan Pasal 24 di atas. Promosi Kepentingan Nasional macam bagaimana kalau cara mendapatkan dana-nya tidak ada dalam suratan Kontrak Karya? Apa lagi, beban Obligasi Inalum dengan sendirinya meningkat pesat dalam sesaat, bukankah itu malah menempatkan Inalum sendiri pada posisi "rentan" dan mengancam kepentingan nasional Indonesia?
Kalau saja DANA yang digunakan untuk membeli saham PTFI itu adalah DANA kita sendiri, minimal nabung dari dividen-dividen BUMN kita sendiri, itu baru RIIL dan saya pasti angkat jempol. Atau, kita rencanakan dengan proses legislasi anggaran di DPR, bahwa tiap tahun dari 2000-an Trilyun Rupiah APBN kita, kita "sisihkan" 10T tiap tahun sebagai "cicilan untuk beli saham PTFI". Sepuluh dari 2000 itu hanya 0,5%. Relatif sangat sedikit. Dalam 1 periode jabatan Kepresidenan saja, selesai itu barang. Atau, pintaran dikit, tiap akhir tahun anggaran, kumpulin "sumbangan" dari SiLPA berbagai daerah. Daerah yang realisasi penerimaan daerahnya lebih besar dari realisasi pengeluaran, kumpul ke pusat sebagai tabungan beli saham PTFI. Bisa juga "sumbangan" SILPA. Daerah yang "malas" membelanjakan anggaran dan sampai akhir Desember nggak belanja-belanja juga, tarik jadikan dana tabungan beli saham PTFI. Boleh pintar, kan?
Pembelian saham PTFI oleh Inalum itu adalah tindakan akal-akalan, bukan tindakan "pintar". Pintar dengan akal-akalan adalah 2 hal yang berbeda. Modalnya hanyalah bahwa Inalum itu Indonesian Nationals' entity. Itu tok. Bukan karena Inalum mampu secara pendanaan sendiri, sebagaimana disiratkan dalam KK PTFI.
Cara pembelian a la Inalum ini pun bukan saja menyisakan, tapi malah membuatkan lubang yang sangat sangat besar bagi FCX untuk mendorong kuda troya masuk ke arena. Dengan cara cerdik tingkat dasar saja FCX berhasil menguasai kendali atas saham yang telah dilepasnya di Indocopper. Itu DALAM NEGERI kita, lho ya. Anda bayangkan Inalum mencari dana melalui instrumen obligasi global, obligasi yang diperjualbelikan di berbagai negara di luar negeri, bukan di dalam negerimu sendiri... Hehehehe... Saya sangat berharap, sangat berharap: semoga kali ini FCX tidak "lebih pintar" dari Inalum....
Dalam diskusi dengan beberapa kawan yang "pro" pembelian saham a la Inalum ini, kepada saya disajikan angka-angka. Bahwasanya dengan harga segini harganya menguntungkan bagi kita, bahwa PTFI punya profit sampai 28 milyar dollar, sedangkan "beli" sahamnya sampai kepemilikan kita bisa sampai 51% "hanya" 4 milyar. Bahwa ada net profit yang bakal kita terima sampai 1 milyar dollar per tahun, artinya dalam 4 tahun saja terhitung bisa "lunas" itu obligasi. Setelah 4 tahun, kita katanya akan menerima duit gede selama 50 tahun. Bahwa setelah 2021, kalau KK itu tidak diperpanjang, maka kita yang bakalan rugi.
He he he he he heee... Saya bilang ngapain masuk ke bahasan "hitung-hitungan" kayak gitu?Masuk ke dalam tabuhan irama FCX kalo gitu mah. Mari kita berpintar-pintar ria dengan mampu memilah 2 hal mendasar namun berbeda tapi berkait soal PTFI. Soal pertama adalah "Divestasi". Soal kedua adalah "Masa Kontrak Karya".
Divestasi adalah KEWAJIBAN pihak FCX agar dalam jangka waktu yang ditetapkan kepemilikan pihak Indonesia atas PTFI menjadi Mayoritas. Oleh karenanya, bahkan sebelum masa KK berakhir, pihak Indonesia sudah menjadi Pengendali atas PTFI. Sesaat setelah KK ditandatangani 30 Desember 1991, kita sebagai pihak Indonesia adalah juga pemilik PTFI bersama-sama dengan FCX. Hanya saja komposisi kepemilikan masih dominan FCX, dan seiring waktu -yang telah digariskan dalam KK- dominasi kepemilikan akan berubah, dengan hasil akhir pihak Indonesia lebih dominan, dan otomatis menjadi Pengendali Perusahaan.
Perkara hingga lewat batas waktu yang ditetapkan dalam KK (yaitu tahun 2011) saham FCX tetap dominan itu berarti pengingkaran KK. FCX terikat aturan agar dengan skema yang disediakan (baik lewat pasar saham maupun bukan) per tahun 2011 dominasi kepemilikan sudah harus beralih ke pihak Indonesia. Harap diketahui, pihak Indonesia di sini tidak terbatas pada Pemerintah Indonesia, tetapi mencakup Swasta Nasional, Perusahaan apa pun yang ada dalam kendali orang Indonesia, dan-atau Perorangan.
Indikasi bahwa FCX tidak beritikad baik mewujudkan kepemilikan mayoritas pihak Indonesia adalah: FCX membeli saham perusahaan Indonesia yang sebelumnya sudah mengambil sekian persen saham PTFI. Indikasi lain yang lebih jelas: FCX sebagai pengendali mayoritas PTFI sampai lewat batas waktu 2011 tidak mendaftarkan PTFI ke pasar saham Indonesia. Dengan kata lain: tidak membuka kesempatan sahamnya terdivestasi.
Sekarang soal Masa Kontrak Karya. Terlepas dari belum terwujudnya Divestasi 51% melewati batas waktu, KK PTFI akan berakhir 30 tahun terhitung sejak tahun 1991. Itu berarti tahun 2021 mendatang. Dengan wanprestasi Divestasi 51%, Pemerintah Indonesia memiliki alasan yang kuat untuk memilih TIDAK memberi perpanjangan KK. Belum soal pelanggaran lingkungan.
Beratkah konsekuensi yang kita pikul apabila memilih tidak memperpanjang KK? Tidak ada konsekuensi semacam denda finansial. Pemerintah RI malah mendapat hak pertama untuk MEMBELI semua peralatan/properti PTFI. Kalau Pemerintah tidak berminat, maka menjadi urusan PTFI sendiri. Malah, sebagaimana sudah saya jelaskan jauh di atas, fasilitas-fasilitas publik seperti jalan, rumah sakit, sekolah termasuk peralatan di dalamnya dialihkan menjadi milik Pemerintah tanpa biaya sepeser pun.
Sekarang, anda dapat melihat apa saja skenario yang mungkin terjadi, yang mana tidak perlu pihak kita mengeluarkan dana sepeser pun untuk menjadi pemilik saham mayoritas di PTFI.
1. Menunggu masa KK berakhir di tahun 2021. Apabila PTFI mengajukan proposal perpanjangan, dengan fakta wanprestasinya, Pemerintah RI punya alasan yang kuat menahan/menunda keputusan, dan pada waktunya mengeluarkan keputusan bahwa KK tidak diperpanjang, kecuali: FCX bersedia hanya memiliki porsi kepemilikan yang tidak melebihi 50%, bahkan bisa saja hanya kita tawarkan sebesar 40%. Why not? Dalam skenario ini pihak Indonesia tidak mengeluarkan sepeser pun uang untuk memiliki saham mayoritas. Sebaliknya, FCX harus membeli saham yang akan menjadi bagian kepemilikan mereka atas PTFI. Ini adalah skenario terbaik bagi pihak Indonesia.
2. Sama dengan di atas, kecuali bahwa FCX tidak perlu membayar sepeser pun atas saham yang akan menjadi bagian kepemilikan mereka atas PTFI. Ini adalah skenario damai.
3. FCX tidak mengajukan Perpanjangan, KK berakhir alamiah. PTFI sebagai "enterprise" bubar. FCX tidak lagi memiliki hak menambang mineral di bekas area KK. Indonesia buka kesempatan bagi operator baru dari luar negeri, dengan skema kepemilikan yang lebih menguntungkan bagi Indonesia.
Dari 3 skenario di atas, yang paling mungkin adalah skenario nomor 2. Mengapa? Karena FCX sudah tahu dan sudah mengukur keberadaan cadangan-terbukti di area KK yang selama setengah abad ini mereka kelola melalui PTFI dan pendahulunya Freeport Indonesia, inc. Adalah sangat rugi bagi FCX jika harus melakukan lagi survey umum, eksplorasi, konstruksi di tempat baru yang belum tahu juga di mana tempatnya, ketimbang sisa melakukan eksploitasi dari perut bumi Papua yang sudah terbukti cadangannya.
Kenyataan bahwa pihak Indonesia malah nyetor 4 milyar dollar untuk mendapatkan hingga total 51,23% porsi saham, yang sebenarnya bisa didapatkan tanpa sepeser duit pun, adalah kemenangan ganda bagi FCX. Mereka mendapat dana segar dan perpanjangan KK yang sangat mereka dambakan.
FCX telah menunjukkan kepada kita bagaimana "pintar" dan "mau pintar".... kitanya saja yang memilih untuk bodoh. Padahal, tanpa terbebani kewajiban membayar bunga obligasi dan pokoknya pada saat jatuh tempo, semestinya sajian indah bahwa kita akan menerima duit gede seterusnya selama 50 tahun dapat saja terwujud. Lebih besar dan lebih lama, malah. Lebih enak
by Canny Watae
